Sebelum tulisan dimulai, disarankan menonton dulu video saya dengan tema ini disini.

Demokrasi sebenarnya bukan merupakan produk baru. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno sebagai bentuk perlawanan terhadap aristokrasi (kekuasaan ditangan segelintir elite). Demokrasi pada arti yang paling dasarnya adalah “kekuasaan di tangan rakyat”. Pada praktiknya banyak modifikasi yang dilakukan tiap-tiap peradaban yang “mengaku” mengusung demokrasi yang membuatnya cukup berbeda dengan demokrasi langsung yang diterapkan di Yunani kuno. Di Athena dahulu, tiap laki-laki yang bukan budak bisa menentukan setiap keputusan negara dalam voting nasional yang di masa modern ini kita kenal dengan istilah referendum.

Demokrasi langsung ala Athena itu tentunya akan sangat sulit atau bahkan mustahil bisa diterapkan dalam skala negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu masif, misalnya seperti Tiongkok, India, Amerika, Indonesia dan lain sebagainya sehingga dibuatlah modifikasi pertama yaitu demokrasi perwakilan dengan dibentuknya parlemen yang “secara teknis” bertugas untuk mewakili masyarakat yang telah memilihnya.

Setiap negara bisa mengklaim “nama” sistem pemerintahan yang mereka gunakan tetapi ada ciri-ciri utama yang bisa menggambarkan bahwa suatu negara menganut demokrasi. Menurut Professor Larry Diamond seorang sosiolog politik asal Amerika Serikat, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila mengandung 4 ciri, yang pertama adalah adanya mekanisme pemilihan yang adil sehingga memungkinkan masyarakat untuk memilih atau mengganti pemerintahannya. kedua, partisipasi aktif warga negara dalam perpolitikan. Ketiga, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat, kesamaan semua orang di mata hukum.

Sebuah negara yang memiliki keempat ciri diatas merupakan negara demokrasi. sedangkan, yang tidak memenuhi keempat ciri tersebut bukan merupakan negara demokrasi. contohnya Korea Utara yang nama aslinya adalah “Republik Rakyat DemokratisKorea” tetapi sama sekali tidak memenuhi satupun syarat dasar sebagai negara demokratis.

Lalu apa hubungan demokrasi dengan kemakmuran suatu negara?

Akan sangat wajar jika kita berlatih bola dengan meniru Messi atau Ronaldo, berlatih tinju dengan meniru Mayweather atau Pacquiao, dan belajar menjadi pengusaha dengan meniru Chairul Tanjung atau Nadiem Makariem.

Jadi, jika Negara kita ingin maju siapakah yang harus kita tiru? tentu kita harus belajar dari Negara-Negara maju di dunia ini. Sistem politik apakah yang diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, Norwegia, Swiss, Singapura dan sebagainya? tak lain dan tak bukan adalah demokrasi. Seluruh Negara maju di muka bumi ini menggunakan sistem demokrasi sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu dibalik demokrasi yang menjadi pemicu atau paling tidak menjadi wadah yang membuat kemajuan suatu Negara menjadi lebih mungkin tercapai.

Pertama demokrasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon yang menurutnya merupakan calon terbaik. adapun dalam beberapa kasus hasil pilihan masyarakat bisa saja terbukti tidak cakap dalam memerintah ataupun melakukan korupsi, tetapi itu semua adalah kesalahan dalam memilih, BUKAN kesalahan sistem.

Kedua, dalam kasus sebagaimana disebutkan diatas, demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi orang yang dipilihnya. Dalam monarki absolut, pemerintahan diktator dan berbagai pemerintahan non-demokratis, masyarakat hanya akan bisa “gigit jari” menyaksikan berbagai kecurangan dan ketidak-becusan pemerintahannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedangkan dalam demokrasi, masyarakat bisa mengontrol jalannya pemerintahan, mengkritik sesuatu yang mereka tidak sukai atau sekurang-kurangnya bisa “menghukum” dengan tidak memilih kembali orang atau partai tersebut.

Ketiga, bisa meminimalisir korupsi karena masyarakat bisa menghukum langsung oknum atau partai pengusung koruptor tersebut. dalam demokrasi masyarakat bisa menuntut transparansi dan dalam demokrasi pula partai-partai harus menampakkan “ke-anti-korupsiannya” atau masyarakat akan bisa menghukum partai yang terindikasi tidak pro pemberantasan korupsi dengan cara tidak memilihnya lagi dalam pemilu berikutnya.

perhatikan saya berkali-kali menggunakan kata “bisa”, karena demokrasi hanyalah alat yang membuat masyarakat menjadi memiliki kesempatan untuk memilih calon terbaik, memberi kesempatan untuk mengawasi dan mengkritik unsur-unsur di pemerintahan, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meminta transparansi serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk “menghukum” partai atau oknum yang korup atau tidak cakap dengan tidak memilihnya lagi. kesempatan-kesempatan ini yang umumnya tidak tersedia dalam sistem non-demokratis.

tentu dalam praktiknya, hasil tergantung bagaimana masyarakat menggunakan kesempatan tersebut.

apakah demokrasi memiliki kelemahan? tentu saja, untuk poin-poinnya telah saya jabarkan dengan lengkap dalam video diatas. dari mulai inefisiensi, mobokrasi, populisme, dan irasionalitas. Tetapi yang jelas kelemahan demokrasi sangat kecil dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya.

Jadi mau belajar bahasa Inggris dari orang Inggris atau dari orang Zimbabwe?

Dari sudut gerbang utama Negara ini saya bercurah pendapat…