Hujan informasi yang bertubi-tubi terutama mengenai politik memang menimbulkan sebuah fenomena yang hampir seragam di seluruh dunia yaitu polarisasi. Polarisasi ditandai dengan semakin kentalnya pertentangan antar kelompok yang bisa dilihat dari mind set “apapun yang datangnya dari kelompok seberang adalah sebuah kesalahan”.

Walaupun ini merupakan konsekuensi yang didapat dari demokrasi, bisa dibilang ini merupakan efek samping yang merusak, karena membuat pengawasan masyarakat menjadi tidak proporsional. Bahkan baru semenjak pemilu 2014 ini saja kita mendengar ada politikus yang disindir oleh kelompok lawan sebagai “junjungan”, menunjukkan bahwa pandangan kita terhadap tiap-tiap tokoh dan kinerjanya sudah tidak rasional dan tidak proporsional.

Demokrasi yang ideal dan yang membawa kemakmuran adalah demokrasi yang mendukung tokoh dan kebijakan positif dan mengawasi serta menekan tokoh dan kebijakan negatif, bukannya memuja muji “junjungan” masing masing dan menhina-hina kan “junjungan” kelompok seberang.

Kondisi seperti ini jelas lebih banyak negatif dibanding positifnya :

pertama, kebijakan baik dari “junjungan” lawan akan ditentang habis-habisan

Kedua, kebijakan buruk dari “junjungan”nya akan dibela mati-matian

Ketiga, perpecahan.

Lalu apa hubungannya era informasi dengan keadaan ini? Era informasi membuat orang mendengar seluruh aktifitas politik yang terjadi di negaranya sehingga hampir mustahil seseorang mengambil sikap apatis. Setelah orang mengambil sikap “tidak apatis”, maka gempuran informasi akan membuat dia memilih kepada pihak mana dia akan mendukung, setelah menentukan dukungan, maka orang tersebut akan mengalami confirmation bias yaitu sebuah kelemahan psikologi manusia yang membuat alam bawah sadarnya hanya mencari dan menemukan informasi yang sesuai dengan keinginan dan pendapatnya.

Kalau pembaca sudah berumur paling tidak 17 tahun di tahun 2014 tentu kurang lebih sudah mengetahui betapa mengerikannya kampanye dan suhu politik di pilpres tahun tersebut. Dua kubu yang sama-sama kuat mengerahkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan kampanye, terutama di sebuah platform yang sedang dan akan terus menanjak, sosial media. Pertarungan besar yang dampaknya masih terasa hingga hari ini tersebut adalah antara dua tokoh yang namanya menjadi judul artikel ini, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Selisih suara yang tipis membuat – lagi-lagi – polarisasi menjadi semakin parah, karena bisa dibilang basis pendukung mereka berdua sama banyaknya dan selisih suara yang kecil juga memberikan harapan kepada kubu yang kalah bahwa mereka bisa membalikkan keadaan dengan usaha yang sedikit lebih keras.

Selama ini saya memperhatikan bahwa kubu pemenang dari pilpres 2014 tersebut diserang bertubi-tubi, ini merupakan konsekuensi logis karena kubu tersebutlah yang mendapat kesempatan untuk selalu disorot aktifitasnya sedang kubu satunya tidak.

Suhu politik kembali mencapai titik didih menjelang pilgub DKI jakarta yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Kesatuan kita dirobek-robek oleh fanatisme, baik terhadap tokoh, primordialisme dan ideologi. Segala macam isyu dan cara dimainkan oleh para elite politik demi mencapai kekuasaan walaupun harga yang harus dibayar adalah tergadainya persatuan bangsa. Mirisnya masyarakat kebanyakan justru malah bersemangat dan menikmati berenang dalam kolam berisi air busuk yang sengaja disiapkan oleh elite politik kita. Jargon-jargon seperti “bela agama” dan “bela pancasila” bergema dimana-mana padahal yang terjadi sebenarnya adalah “bela kubu politik”. Agama dan pancasila yang mengajarkan kedamaian dan persatuan justru semakin jauh dari realitas.

Hari ini saya terketuk oleh realitas ini. Hanya dalam kurang dari 3 menit scrolling berita saya menemukan tuduhan pencitraan dari 2 kubu yang berbeda terhadap tokoh dari kubu yang berseberangan.

Yang pertama adalah berita tentang Anies Baswedan yang melayat menembus banjir tanpa alas kaki ke kediaman korban yang meninggal akibat banjir.

Yang kedua tentang presiden Joko Widodo yang menginstruksikan kenaikan tunjangan veteran 25%.

Dua duanya dituding pencitraan. Ada apa ini?

Coba misalnya tokoh di luar kedua kubu misalnya gubernur Jatim Soekarwo yang melayat atau menginstruksikan kenaikan tunjangan veteran, pasti 100% masyarakat akan mengangkat jempol tidak ada satupun yg menghujat-hujat.

Ini sudah benar-benar gila, demokrasi itu ada agar kita bisa mengontrol jalannya pemerintahan, bukannya untuk kepuasan pribadi kalau tokoh kita menang dan tokoh lawan kalah. Bahkan seharusnya dalam demokrasi yang ideal tidak ada istilah kubu sana dan kubu sini. Semua politisi yang baik dan kebijakan yang tepat harus didukung, politikus busuk dan kebijakan yang salah harus dilawan, semua itu harus kita lakukan tanpa melihat kubu-kubunya.

Dengan gaduh-gaduh seperti ini bisa dibilang kita SEMUA sedang meresikokan persatuan Indonesia, SEMUA orang dari SEMUA kubu. Stop semua kegilaan ini sekarang juga.

Poin terakhir, harap semua orang yang mau mengkritik pemerintahan dari kubu yang satu dan gubernur dari kubu yang lainnya harap upgrade pengetahuan dulu. Kalau tidak mengerti perekonomian, politik, kebijakan publik dan lainnya harap upgrade dulu isi kepala karena bentuk kritik yang paling mengganggu adalah yang “sudah salah berisik pula”. Sering kali saya dapati orang yang teriak-teriak menghujat suatu kebijakan ekonomi padahal kalau ditanya lebih lanjut dia juga tidak mengerti apa-apa soal ekonomi.

Musuh kita bukan politisi yang kelihatan bekerja, terlepas benar atau salahnya. kalau benar kita dukung, kalau salah kita kritik itupun kalau spesifikasi otak kita sudah sesuai untuk mengkritik. Mari bersatu melawan musuh utama kita : koruptor.

Dari sudut gerbang utama negara ini saya bercurah pendapat.