Penulisan UMR disini hanya untuk mempersingkat, karena istilah yang terupdate adalah UMP/UMK. Perlu diingat pula saya sedang membicarakan upah MINIMUM, bukan upah secara keseluruhan.

Sebentar lagi para kepala daerah di seluruh Indonesia akan mulai menentukan kenaikan UMP/UMK. Momentum ini selalu banyak mendapat sorotan dikarenakan keputusan ini akan besar dampaknya kepada masyarakat luas. Tarik menarik kepentingan terjadi dimana-mana dan pertarungan tidak hanya terjadi di ranah ekonomi saja, melainkan merembet ke ranah politik, hukum, sosial dan demonstrasi lapangan.

Terkadang faktor politik elektoral jauh lebih berperan dibandingkan hitung-hitungan ekonomi dalam menentukan besaran UMR masing-masing daerah. Para pimpinan daerah seolah berada di persimpangan jalan di setiap tahunnya dan harus memilih antara berpihak kepada pekerja yang memiliki massa banyak dan besar pengaruhnya dalam menentukan arah elektoral atau berpihak kepada pengusaha yang memiliki banyak modal dan mungkin bisa menjadi sponsornya dalam pemilihan berikutnya.

Sebelum membahas lebih jauh, saya mencoba melemparkan pertanyaan kepada para pembaca. Berapakah seharusnya besaran UMR (Jakarta misalnya)?

Rp 0 kah? Rp 1.000.000 kah? 3.000.000 kah? 5.000.000 kah? 10.000.000 kah?

Sebelum menjawab, saya beri petunjuk. Perhatikan kata “Minimum” dari akronim UMR.

Banyak pekerja yang mengeluhkan gaji mereka yang berpatokan pada UMR tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Pertanyaan yang muncul adalah, “kenapa dia tetap bekerja disitu?” Dan “memangnya tidak ada pekerjaan yang gajinya diatas UMR?”.

Disinilah letak kesalahan mindset kolektif kita, kita mengharapkan gaji kita naik melalui keputusan pemerintah, bukannya pada peningkatan kualitas diri kita.

UMR seharusnya diperlakukan sebagai batas bawah penggajian untuk memproteksi pekerja pemula yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan skill khusus, BUKAN sebagai “gaji saya”.

Sebagai gambaran, ternyata gaji minimum Jakarta termasuk salah satu yang terbesar diantara kota-kota besar di negara-negara berkembang di Asia, lebih besar daripada New Delhi, Beijing, Manila, Hanoi, Bangkok, bahkan Kuala Lumpur. Lalu kenapa kemakmuran kita masih kalah jauh dibandingkan Tiongkok, Malaysia dan Thailand? Karena di negara-negara tersebut persentasi pekerja yang “hanya” dibayar sesuai upah minimum sangat kecil. Upah minimum benar-benar diperlakukan sebagaimana semestinya, yaitu sebagai batas bawah.
Yang lebih urgent di negara kita bukannya meningkatkan nominal upah minimum, melainkan meningkatkan kualitas dan skill pekerja sehingga  menjadi layak digaji lebih daripada upah minimum.

Lain kali jika bertemu dengan orang yang ingin menuntut kenaikan UMR padahal usianya sudah diatas 25 tahun, beritahu beliau bahwa ada pekerjaan dengan upah diatas UMR dan sarankan beliau untuk melamar pekerjaan tersebut. Jika dia bilang bahwa kualifikasinya tidak cukup, maka sarankan untuk meningkatkan kualitas dirinya, pelajari hal baru, pelajari skill baru, dan nyambi kuliah atau kursus ini itu agar perusahaan bisa menggajinya lebih. Beritahu bahwa upah minimum itu untuk pekerja pemula, bukan untuk orang yang telah bertahun-tahun bekerja dan memiliki banyak tanggungan, karena upah minimum memang tidak akan cukup dan tidak dirancang untuk mencukupi jika tanggungan kita sudah semakin banyak. Satu-satunya cara untuk cukup setelah memiliki banyak tanggungan adalah dengan mencari pekerjaan yang upahnya diatas upah minimum.

Sebagai informasi, Jerman, Norwegia, Islandia, Swiss, dan beberapa negara terkaya di dunia lainnya tidak memiliki aturan upah minimum. Lalu kenapa disana tidak terjadi kekurangan yang disebabkan upah murah? Karena pekerja disana tiap-tiap individunya memiliki banyak skill yang layak untuk diupah tinggi.

Untuk penjelasan kenapa upah MINIMUM yang tinggi bisa merusak perekonomian, akan saya tuliskan di bagian 2.

Dari sudut gerbang utama negara ini saya bercurah pendapat.