Di bagian dua ini saya akan menjawab pertanyaan yang menjadi judul artikel ini dan artikel sebelumnya.

Kenapa UMR tidak 10 juta saja per bulan? Jawabannya adalah karena dampak buruknya akan lebih banyak dibanding dampak baiknya, dan yang akan terkena dampak buruk paling parah justru kalangan menengah kebawah.

Begini penjelasanya,

Angka 10 juta sebenarnya hanya angka retoris saja, angka ini bisa diganti dengan 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta dan sebagainya yang tidak sesuai dengan nilai keekonomiannya.

Upah minimum yang terlalu tinggi akan merontokkan perekonomian baik secara cepat maupun perlahan-lahan.

Jika besok upah minimum naik hingga 5 Juta misalnya, dunia usaha akan dihadapkan kepada beberapa dilema. Pertama ongkos produksi sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan harga yang sama, sehingga mau tidak mau semua barang di pasaran akan mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Naiknya harga akan menimbulkan kekacauan di masyarakat luas, karena masyarakat menjadi semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya seperti peralatan mandi, makanan-makanan pokok, dan berbagai produk lainnya. satu-satunya cara bagi pemerintah untuk meredam kekacauan ini adalah dengan membuka keran impor besar-besaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pada produk dengan harga terjangkau.

Masuknya barang impor dengan harga lebih murah akan menggoyang dunia usaha lokal yang dibebani oleh standar upah minimal yang tinggi. Kondisi ini membuat dunia usaha memiliki pilihan yang terbatas. Pilihan pertama adalah PHK besar-besaran dan memaksa pekerja yang tersisa untuk bekerja dua kali lipat lebih keras untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai sehingga labor cost bisa ditekan untuk menekan harga. Pilihan kedua adalah memindahkan tempat usaha ke daerah yang upah minimumnya rendah atau ke luar negeri yang upah minimumnya lebih rendah, tetapi pilihan ini akan sulit dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah yang masih tidak bisa bersaing walaupun telah melakukan penyesuaian sebesar mungkin, maka kebangkrutan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Kebangkrutan berbagai UMKM akan menimbulkan gelombang PHK baru. PHK besar-besaran ditengah tingginya harga kebutuhan akan menimbulkan chaos yang lebih besar.

Dari rangkaian kejadian diatas dapat kita saksikan yang paling menderita justru masyarakat kalangan menengah kebawah.

Perhatikan ini,

Jika besok upah minimum naik hingga 5 juta maka kemungkinan besar 20-40% pegawai dengan upah minimum akan di PHK karena perusahaan akan menyesuaikan dengan ongkos produksi. Ini merupakan gelombang PHK pertama.

Warga menengah ke atas yang gajinya sudah diatas 5 juta tidak akan terpengaruh dengan kebijakan ini, tidak akan ada PHK terhadap mereka, yang paling menderita justru masyarakat bawah.

Bisnis besar juga tidak akan terlalu terdampak kebijakan ini karena mereka bisa dengan mudah memindahkan pabriknya ke negara lain, misalnya ke Vietnam, Filipina, Thailand dan sebagainya. Tetapi pindahnya bisnis besar ke luar negeri akan menimbulkan gelombang PHK kedua.

Upah minimum yang tinggi umumnya akan membuat UMKM gulung tikar karena tidak mungkin memindahkan usahanya ke luar negeri dan ongkos produksi yang tinggi membuat produk mereka tidak kompetitif. Bangkrutnya ratusan ribu UMKM akan menimbulkan jutaan pengangguran baru. Ini merupakan gelombang PHK ke tiga.

Jutaan korban PHK yang 99% nya merupakan orang-orang pada ceiling upah terendah harus menghadapi kenyataan kehilangan pekerjaan ditengah harga kebutuhan yang meroket. Sedangkan bagi golongan menengah keatas yang umumnya tidak terpengaruh dengan PHK massal, kenaikan harga memang berdampak, tertapi tidak begitu signifikan.

Dari rangkaian kejadian diatas, sekali lagi saya tanyakan. Siapakah yang paling jadi korban jika kenaikan upah minimum dilakukan secara ugal-ugalan?

Pekerja menengah kebawah dan pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Jadi, ketika pemerintah daerah atau pusat tidak menaikkan upah minimum secara signifikan, jangan anggap mereka hanya membela pengusaha. Lihat bahwa mereka sedang membela perekonomian, karena jika perekonomian runtuh, maka masyarakat kecil lah yang paling menderita.

*

Lalu apakah artinya masyarakat harus berpuas diri dengan upah rendah? Tentu tidak. Justru saya memberi solusi bernama “perjuangkan 7 juta”. “perjuangkan 7 juta” artinya memperjuangkan agar sebanyak-banyaknya masyarakat mendapatkan upah 7 juta atau lebih. TETAPI perbedaan mendasarnya adalah, perjuangkan 7 juta bukanlah perjuangan memaksa pengusaha  melalui pemerintah untuk membayar 7 juta rupiah kepada pekerja yang paling rendah kualifikasinya sekalipun. Melainkan sebuah perjuangan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas pekerja Indonesia agar layak dibayar 7 juta ataupun lebih dengan berbagai pendidikan dan pelatihan.

Lalu kalau semua pekerja Indonesia kualitas nya layak untuk gaji 7 juta bukankah akan berdampak buruk pada ekonomi sebagaimana yang digambarkan diatas?

Tidak, UMKM bisa merekrut anak-anak muda yang baru lulus SMA/SMK atau Mahasiswa/i yang mencari kerja sampingan. Dengan begitu mereka akan mendapatkan 2 keuntungan, pertama, penghasilan tambahan dan kedua pengalaman kerja.

Jadi dengan gerakan perjuangkan 7 juta. Yang seharusnya mendapatkan upah 3,5-7 juta yang bekerja di bagian tanpa perlu skill khusus maupun yang bekerja di UMKM adalah anak-anak muda dengan rentang usia 18-25 tahun. Sedangkan untuk 25 tahun keatas, diharapkan sudah memiliki skill dan pendidikan yang cukup sehingga mereka layak di upah lebih dari 7 juta.

Dari sudut gerbang utama negara ini saya bercurah pendapat.