Setya Novanto pernah disebut sebagai orang yang “kebal hukum” oleh Muhammad Nazarudin mantan bendahara umum partai Demokrat yang kini menjadi terpidana kasus wisma atlet. Nazarudin bahkan sampai mengatakan penegak hukum tidak akan berani menangkap Novanto walaupun bukti yang dia berikan “sudah jelas”.

Urusan hukum Novanto tidak akan terlalu saya bahas disini karena itu adalah ranah KPK dan pengadilan. Disini saya akan memberi beberapa analisa, gambaran dan pertanyaan tentang apa yang terjadi dibalik sosok yang disebut sebagai “one of the most powerful man, a great man” oleh -kini presiden Amerika Serikat- Donald J Trump.

Setya Novanto merupakan politikus veteran di perpolitikan Indonesia, tercatat dia sudah menjadi anggota legislatif sejak tahun 1999, pernah menjadi ketua fraksi dan puncak karir politiknya adalah menjadi ketua DPR RI sejak tahun 2014, sempat digantikan sebentar oleh Ade Komarudin lalu naik lagi ke posisi tersebut hingga sekarang.

Di Golkar, Setya Novanto biasa mengisi posisi bendahara partai dan puncaknya menjadi ketua umum partai mengalahkan Ade Komarudin dan politikus “partai beringin” senior lainnya.

Golkar yang awalnya tergabung dalam koalisi merah putih yang mengambil sikap oposisif terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo dibawa banting setir oleh Novanto menjadi salah satu pendukung terkuat terhadap pemerintahan. Banting setir Golkar ini terjadi beberapa saat setelah kasus “papa minta saham” yang juga cukup menggegerkan publik.

Benarlah Donald Trump yang mengatakan bahwa Setya Novanto merupakan salah satu orang paling “kuat” di Indonesia. Bahkan menurut Sudirman Said, Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa “Setya Novanto itu orang kuat”. Di puncak karirnya ini Novanto menjabat sebagai ketua DPR, Ketua umum partai terbesar kedua di parlemen, sekaligus berusaha merapatkan diri ke barisan pemerintah. Menurut Nazarudin, Novanto juga dilindungi oleh orang yang sangat kuat. Lalu kenapa justru di puncak kekuatannya ini dia justru harus mengenakan rompi oranye dengan tulisan KPK?

Dua tahun belakangan ini bisa dibilang peluru-peluru telah banyak ditembakkan kepada Setya Novanto, dari mulai pertemuan dengan Donald Trump hingga kasus KTP Elektronik kali ini. Pertanyaannya siapa yang bisa terus-menerus “menghantam” Novanto seperti ini? Menghantam Novanto pada dasarnya bukan hanya menghantam satu orang saja, karena jika benar menurut KPK dia terlibat dalam kasus KTP elektronik, dia bisa saja seperti Nazarudin yang menyeret banyak nama ke meja hijau, bahkan mungkin nama-nama besar yang melindungi dia dan terlibat dalam proyek. Tidak mungkin proyek yang diperkirakan merugikan negara sebanyak 2,3 Trilyun hanya dilakukan dan dikendalikan serta dibagi-bagi kepada tokoh-tokoh “kelas teri” saja.

Dugaan saya KPK disupport oleh kekuatan politik besar yang sama besar atau bahkan lebih besar daripada faksi Novanto dan orang yang berada di belakangnya, bisa seseorang, bisa pula sebuah faksi politik lain. Berdasarkan pernyataan Johannes Marliem, “saksi” KTP elektronik yang dinyatakan bunuh diri oleh FBI, “Novanto belum yang paling atas” dalam kasus KTP Elektronik ini.

Jika Setya Novanto mau “berteriak” maka kedepannya kasus ini akan semakin ramai. Tanpa dia “berteriak” saja pertarungan untuk merebut kursi kosong yang dia tinggalkan sudah akan ramai. Kursi ketua DPR yang dia tinggalkan akan kembali memicu perdebatan UU MD3. Tetapi menurut saya pemerintah dan partai-partai koalisinya tidak akan mau memicu kegaduhan sejauh itu dan akan membiarkan status quo berlangsung dengan diisinya kursi ketua DPR dengan seseorang dari fraksi Golkar, selain karena “secara teknis” Golkar masih merupakan partai pendukung pemerintah, ini juga untuk menunjukkan kepada siapapun yang akan memimpin Golkar kedepannya bahwa pemerintah ingin status quo dan sebaiknya dia juga mengamininya.

Bola panas berikutnya adalah posisi ketua umum partai Golkar. Pemerintahan Joko Widodo berkepentingan besar mengamankan posisi ketua umum partai Golkar untuk tetap dipegang oleh tokoh yang bisa “dikendalikan” karena Golkar berperan sebagai penyeimbang agar PDI-P tidak bisa menyetir-nyetir presiden. Posisi PDI-P yang besar di parlemen dan memegang “tiket” pilpres hanya bisa “dikontrol” dengan adanya penyeimbang bernama Golkar. Kemungkinan besar pemerintah melalui menko Luhut akan all out memenangkan Airlangga Hartarto yang juga merupakan menteri di kabinet kerja. Sedangkan kubu wapres JK akan all out berusaha memenangkan Ade Komarudin, agar memiliki bargaining power lebih besar di pemerintahan. Masih belum diketahui kubu lawan politik pemerintah akan berpihak kemana, tetapi kemungkinan besar mereka akan menitipkan asa kepada jagoan JK, karena “pihak luar” akan sulit melawan dua nama yg di backing oleh pihak pemerintah tersebut.

Jika Airlangga yang terpilih kemungkinan posisi pemerintah akan aman tetapi mungkin Airlangga akan meminta peran lebih besar bagi Golkar di pemerintahan. Sedangkan jika Ade Komarudin yang terpilih, 2019 akan menjadi berbahaya bagi pemerintah. Posisi “partai yang butuh presiden” seperti saat ini bisa berubah menjadi “presiden yang butuh partai” kembali seperti di awal-awal pemerintahan. Dan presidential treshold bisa menjadi bumerang bagi presiden Jokowi, karena jika Golkar Ade Komarudin mungkin tidak akan melawan pemerintah secara langsung tetapi akan lebih sulit pula dikendalikan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo. Posisi Jusuf kalla pun akan kembali kuat di pemerintahan, tidak seperti saat ini.

Gejolak di ranah politik akan menjadi sangat seru jika Novanto mau “berteriak”. Jika novanto menyeret nama-nama orang kuat di faksinya dan faksi lawannya maka masyarakat akan disuguhkan dengan kegaduhan besar yang saking besarnya Nazarudin sampai menggunakan istilah “bisa bubar republik ini”, Walaupun saya tidak setuju republik ini bisa bubar hanya karena hal seperti itu. Akan seru melihat orang-orang paling kuat di perpolitikan Indonesia saling serang dan membuka keburukan-keburukan yang selama ini tersimpan dalam keseimbangan kekuatan antar faksi politik di Indonesia.

Salah satu yg masih menjadi pertanyaan adalah, kenapa dari pihak eksekutif yang tertangkap dalam kasus ini masih yang “kelas teri”. Hanya beberapa petinggi di kementerian dalam negeri. Padahal KTP elektronik adalah proyek eksekutif, rasanya mustahil eksekutif hanya mendapatkan kue kecil dari proyek ini.

Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pernyataan Fahri Hamzah melalui akun twitternya. Dia merasa gerah karena DPR menjadi bulan-bulanan dalam mega korupsi KTP elektronik padahal proyek ini adalah proyek eksekutif.

 
Apakah ini merupakan petunjuk tentang kemana pertarungan ini akan mengarah selanjutnya? 

Ayo papa, berteriaklah.

Dari kota penyangga ibu kota negara ini saya bercurah pendapat.