Sedari awal membaca headline berita di twitter mengenai hal ini, saya tidak terlalu menghiraukannya. tetapi makin lama semakin banyak headline-headline dan komentar-komentar berseliweran di Timeline akun @TambahNgerti dan puncaknya adalah cuitan dari akun prof Mahfud MD yang menjelaskan secara singkat garis besar kejadian di MK.

Memang aneh membaca judul berita dimana-mana yang kira-kira mengindikasikan bahwa MK “memerbolehkan” kumpul kebo dan LGBT karena sepengatahuan saya MK tidak memiliki kewenangan untuk membuat norma, baik itu melarang maupun membolehkan. MK hanyalah menguji undang-undang dengan konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, memutuskan pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu dan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai impeachment terhadap presiden/wapres yang diduga melakukan pelanggaran.

jadi sekali lagi jelas TIDAK ada satupun kewenangan MK membuat keputusan untuk membolehkan atau melarang sesuatu.

warganet yang baperan langsung ribut dengan pemahaman setengah-setengahnya masing-masing. ada yang langsung ribut “REZIM PRO ZINA DAN LGBT” ada juga yang sibuk membela “putusan” MK dengan alasan HAM dan lain sebagainya.

dua duanya sama-sama Jaka Sembung karena pertama MK sama sekali bukanlah bagian dari rezim. MK merupakan cabang yang terpisah dari pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif). salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa MK merupakan “anak buah” presiden. kesalah fahaman ini merupakan kesalahan klasik karena banyak orang awam menganggap bahwa semua pejabat adalah pemerintah, padahal pemerintah hanyalah salah satu bagian dari struktur kekuasaan di republik ini.

kelompok yang satu lagi juga Jaka Sembung karena MK tidak membahas HAM dan tetek bengeknya dalam urusan ini.

saya beritahu yang kemarin yang terjadi.

Aliansi cinta keluarga meminta kepada MK untuk memperluas tafsir dari pasal 284, 285 dan 292 tentang perselingkuhan, pemerkosaan. dan pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama kelamin. Aliansi ini meminta pasal-pasal ini bisa pula

digunakan untuk menjerat :

1. Perzinaan secara umum

2. Pemerkosaan terhadap laki-laki

3. Hubungan sesama jenis

Keputusan yang diambil MK adalah MENOLAK PERLUASAN TAFSIR terhadap tiga pasal ini, BUKAN memperbolehkan tiga poin diatas. Dengan keputusan diatas, bola panas akan digiring ke DPR, karena yang bisa membuat peraturan membolehkan atau melarang adalah DPR, BUKAN MK. Dan jangan lupa juga, DPR merupakan sebuah cabang kekuasaan yang terpisah pula, DPR bukan kumpulan “anak buah” presiden. DPR merupakan suatu lembaga negara yang sama tinggi dengan presiden.

jadi bagi siapa saja yang sudah terlanjur broadcast sana-sini, twitwar sana-sini, termehek-mehek di status facebook, dan berbagai sosial media lainnya, mending hapus sekarang sebelum malu. termasuk salah satu selebtwit yang sedikit “berdiskusi” dengan saya. Hapus pak kalau bisa twitnya karena pernyataan anda salah total.

hapus, amati bagaimana DPR mengolah bola panas ini, lalu twitwar lagi deh (tapi kalau bisa sih jangan) 🙂

oh iya kalau saya pribadi memang tidak mendukung legalisasi LGBT tapi saya juga tidak mendukung penggiringan informasi dengan data sesat.

Advertisements