Ikut berkontestasinya beberapa Jendral TNI dan POLRI dalam pilkada serentak 2018 telah menyalakan alarm bagi beberapa kalangan. Disusul dengan pelantikan Agum Gumelar mengisi posisi di wantimpres dan Moeldoko menjadi Kepala staf kepresidenan. Berikutnya mendagri mengusulkan 2 perwira tinggi POLRI untuk menjadi PJ (penjabat) Gubernur menjelang pilkada serentak 2018.

Hal-hal diatas bukan hal yang biasanya terjadi di era reformasi ini, sehingga menimbukan tanda tanya di benak banyak orang -dan seperti biasa, menjadi sasaran empuk bagi pemberitaan media dan pihak oposisi.

Saya sendiri melihat tiga hal diatas memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

urusan PJ gubernur merupakan hal yang dibesar-besarkan oleh media dan (terutama) oposisi yang kebakaran jenggot karena dalam keyakinan mereka merasa POLRI tidak akan mampu netral dalam Pilkada jika menjadi PJ Gubernur, sikap oposisi ini cukup lucu mengingat mereka sendiri mencalonkan beberapa Perwira tinggi TNI di beberapa daerah. Walaupun saya akui pengajuan ini kental dengan nuansa manuver politik, tapi sesungguhnya hal ini kecil sekali tingkat kepentingannya karena hanya menguras energi masyarakat terutama dengan “bantuan” media yang membuat masyarakat menjadi terprovokasi. Seharusnya media mengingatkan masyarakat bahwa pilkada bukanlah soal jagoannya siapa menang melawan jagoannya siapa melainkan memilih kandidat terbaik bagi daerah masing-masing.

Ikut berkontestasinya perwira tinggi dari TNI dan POLRI dalam pilkada serentak 2018 merupakan bukti bahwa kaderisasi di partai macet dan terutama menegaskan bahwa kebanyakan partai hanya mengejar “menang” semata. Perwira tinggi TNI dan POLRI memang memiliki beberapa keunggulan dari segi sumber daya dan jaringan, tapi seharusnya partai tetap harus mencari calon terbaik untuk menjadi kepala daerah, bukan hanya mencari menang dengan mencalonkan tokoh yang memiliki banyak sumberdaya dan/atau populer semata. Jika pada akhirnya ternyata calon tersebut berasal dari latar belakang manapun, baik itu TNI, POLRI, ASN, pengusaha, artis dan lain sebagainya ternyata memang orang yang terbaik dan tepat untuk memimpin daerah tersebut, ya pilihan itu sah-sah saja asalkan partai tidak hanya semata-mata mengincar kemenangan dengan mencalonkan calon tersebut.

Dilantiknya Moeldoko dan Agum Gumelar merupakan hal yang lebih mendalam dibandingkan kedua hal diatas. Patut diingat Joko Widodo merupakan presiden dengan background sipil pertama yang kemungkinan besar akan bisa menjabat selama lima tahun setelah Bung Karno. Kemenangan yang tipis dari prabowo, statusnya yang bukan ketua umum partai dan merupakan pemain baru di kancah politik nasional ditambah dengan tadinya koalisi partainya merupakan minoritas di parlemen menjadikan Joko Widodo merupakan presiden dengan kekuatan politik paling “lemah” jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Dari awal sudah terlihat manuver Jokowi yang melakukan manajemen konflik dengan menyeimbangkan berbagai kekuatan politik yang ada di sekelilingnya.

Dari awal sudah terlihat jelas Jokowi selalu memainkan keseimbangan antara Megawati, Jusuf Kalla, dan Luhut Binsar Panjaitan, Tiga tokoh senior dalam perpolitikan Indonesia. Dengan berbagai manuver-manuver politik akhirnya posisi Jokowi lebih kuat dengan dukungan “tulus” dari NasDem serta Golkar dan PPP yang mencari aman ditengah konflik internal yang melanda mereka.

Sayangnya demo-demo terhadap Basuki Tjahaja Purnama kemarin memperlihatkan bahwa pijakannya belum sekokoh yang dia bayangkan, untungnya Jokowi telah menyelesaikan konsolidasi dengan TNI dan POLRI ditambah lagi dengan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto yang baik diakui maupun tidak, merupakan orang dekat Jokowi.

Konsolidasi dengan TNI, POLRI dan Parlemen bisa dibilang sudah usai. pelantikan Agum Gumelar dan Moeldoko serta pelantikan pejabat-pejabat sebelumnya bisa dibilang merupakan langkah Jokowi untuk menambah sekutunya dan mengurangi jumlah lawan yang mesti dihadapi.

Tetapi taktik ini akan menjadi bumerang karena akan terlalu banyak kepentingan yang perlu di akomodir. Bisa dibilang fenomena ini bukan merupakan bukti bahwa Jokowi di setir melainkan proses konsolidasi politik yang sampai sekarang belum akan menunjukkan titik akhir.

Sisi baiknya pepolitikan akan semakin stabil tetapi sisi buruknya pemerintahan akan berjalan semakin lambat akibat terjadinya saling sandera kepentingan dengan semakin banyaknya sekutu.

sayangnya realitas ini akan terus terjadi di perpolitikan Indonesia sampai beberapa tahun kedepan, sistem politik kita yang memaksa ini terjadi.

Dari perbatasan ibukota negara ini saya bercurah pendapat.