Jakarta kebanjiran sudah tidak aneh lagi. Yang aneh adalah ketika solusinya sudah jelas dan bisa dilakukan tetapi masih tetap tidak dilakukan. Sebuah cara yang sudah jelas dan mudah dibuat menjadi rumit dan politis.

Penggusuran rumah-rumah yang dibangun di bantaran sungai adalah suatu keharusan dan sesuatu yang benar untuk dilakukan, sayangnya para politisi yang berkompetisi di DKI Jakarta selaliu menjadikan suatu kewajiban ini sebagai komoditas politik untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Dari dulu kita sering mendengar kata geser, relokasi, normalisasi, lalu sekarang naturalisasi dan berbagai kata lainnya untuk menghindari kata “gusur”. sudahlah, jadilah jantan dan akui bahwa membangun rumah dan di pinggiran sungai itu sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah bukanlah sesuatu yang pantas dibiarkan.

Tugas penjabat itu adalah untuk melakukan perbaikan, bukannya melakukan segala cara dan membiarkan segala kekacauan hanya untuk menggaet dan mempertahankan pemilih. Ini berlaku untuk seluruh lapisan pejabat dan untuk segala urusan.

Menggusur beberapa kepala keluarga yang jelas-jelas salah dan menyebabkan kekacauan bagi jutaan orang bukanlah sesuatu yang kejam.

Membiarkan kekacauan hanya agar tidak dicitrakan kejam untuk meningkatkan elektabilitas pribadi-lah yang merupakan tindakan tidak bermoral.

Jangan pura-pura peduli rakyat kecil dengan tidak menggusur, latih mereka untuk bekerja, sehingga mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih manusiawi kalau memang anda peduli.

Tulisan ini untuk siapapun, kepala daerah yang dulu, sekarang maupun kedepannya.

Kembalikan Sunnatullah bahwa sungai harus mengalir ke laut dengan lancar, bukannya dipersempit dan dihalangi jalurnya.

Dari kota penyangga ibukota ini saya bercurah pendapat.

Advertisements