berikutnya tentang impor yang telah saya bahas secara cukup terperinci di artikel ini

Intinya menolak impor secara membabi buta adalah sebuah aksi “sok gagah” dalam menjalankan perekonomian.

Kita harus jujur jika memang pada kenyataanya ada beberapa hal yang bisa kita produksi secara masif dengan efektif dan efisien, yang harus dilakukan adalah perbaikan yang pastinya akan memakan waktu, bukannya gagah-gagahan dengan menolak impor dan mengorbankan puluhan juta rumah-tangga yang membutuhkan suatu barang tertentu.

apalagi melakukan politisasi yang tidak jelas, marah-marah disaat harga mahal, dan marah-marah disaat impor. Lah ini harus bagaimana?

Berikutnya adalah persoalan pekerja asing.

Qatar adalah negara terkaya di dunia jika kita memakai perhitungan Purchasing power parity.

Hampir 2,3 juta dari 2,6 juta penduduknya atau sekitar 88% adalah pekerja asing.

Adakah yang mengatakan bahwa Qatar dijajah? atau acak-acakan secara ekonomi?

Memang tidak tepat jika membandingkan secara langsung antara Qatar dengan Indonesia, tetapi pelajarannya jelas, Pekerja asing bukanlah sesuatu yang 100% buruk sebagaimana yang digaungkan oleh para politisi ketika berbicara soal ekonomi.

Pekerja asing pada perusahaan lokal umumnya adalah pekerja level tinggi yang memang diperlukan bagi perusahaan untuk berkembang.

Sedangkan pekerja asing yang dibawa oleh perusahaan asing, walaupun harus tetap diawasi secara ketat, bisa dibilang merupakan syarat jika kita ingin ada perusahaan asing yang membuka lapangan pekerjaan di negara kita.

Mana mau sebuah perusahaan asing membuka kantor nya di negara kita dan membuka lapangan pekerjaan juga bagi warga lokal dan membayar pajak jika mereka dipersulit dalam mendatangkan pekerja dari negaranya masing-masing?

Jangan bicara soal di negara ini masih banyak pengangguran, 128.000 orang bukanlah jumlah yang bisa “mengguncang”¬† negara sebesar ini. karena yang berkompetensi pasti akan bisa mendapatan pekerjaan yang sesuai, kalau yang tidak berkompetensi, ada atau tanpa pekerja asing, pasti akan tetap sulit mendapatan pekerjaan.

Kesimpulannya, Adalah sebuah politisasi mengatakan bahwa pekerja asing di Indonesia yang hanya berjumlah 128.000 orang di negara dengan penduduk 261 juta orang merupakan keadaan darurat. Terutama mengingat ada berjuta-juta warga Indonesia yang “merebut” lapangan pekerjaan di negara lain.

Terakhir adalah privatisasi, pengalihan perusahaan negara atau pengelolaan aset negara oleh swasta atau asing seingkali digoreng oleh para politisi sebagai “menjual” dan “penjajahan”.

Padahal jika mereka berbicara dengan ilmu ekonomi, mereka pasti mengetahui bahwa semua (sekali lagi semua) perusahaan pasti menjadi lebih efektif, efisien dan profitabel ketika dikelola oleh swasta, yang dalam jangka panjang akan memberi manfaat lebih besar ketimbang sok gagah-gagahan dengan menyalahgunakan kata nasionalisme. Tentunya ketika perusahaan swasta menjadi besar dan membayar pajak lebih banyak dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, apalagi sampai bisa ekspor yang akan menghasilkan devisa, lebih baik ketimbang mempertahankan sebuah perusahaan negara yang sudah digerogoti korupsi dan terus menerus merugi yang ujung-ujungnya menguras keuangan negara.

Sekian, mungkin saya akan bahas topik per topik dengan lebih terperinci di artikel-artikel kedepannya.