Pengangguran dan negara sudah dikaitkan sejak zaman dahulu kala dan hampir dimana saja di seluruh dunia, hampir semua demonstrasi mengenai pengangguran pasti akan ditujukan kepada negara. Jumlah pengangguran juga terkadang di klaim atau dijadikan sebagai dasar penilaian berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. lalu sampai sejauh manakah benarnya klaim-klaim tersebut?

Sebenarnya klaim-klaim tersebut bisa benar bisa salah laksana dua sisi mata uang, pemerintah pada dasarnya tidak akan bisa mengurangi jumlah pengangguran kecuali sedikit. Karena secara langsung, pemerintah hanya bisa merekrut “segelintir” orang yang tidak mungkin mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI & POLRI, Pemadam Kebakaran, Pegawai BUMN dan pegawai pemerintah lainnya tidak mungkin bisa menutupi seluruh jumlah angkatan kerja yang per 2017 saja sudah mencapai 131 juta orang (BPS). Jumlah ASN sekitar 4,3 Juta orang (BPS), pegawai BUMN kurang dari 1.000.000 orang (Detik.com), personel aktif TNI 476.000 orang (Tempo.co), Anggota POLRI 430.000 orang (merdeka.com). Jika semua dijumlahkan, baru 6.206.000 yang jika memasukkan anggota satpol PP, Pemadam kebakaran, Badan SAR dan seluruhnya, kita anggap saja seluruhnya 3 kali lipat dari jumlah tadi menjadi 18.618.000 (yang angka aslinya pasti jauuuuuh lebih kecil daripada ini). 18.618.000 orang masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang disebutkan tadi yaitu 131.000.000 orang (BPS), lalu bagaimana dengan sisanya?

Dari angka tersebut saja seharusnya sudah bisa dilihat bahwa negara “tidak bisa” mengatasi pengangguran, lalu apa yang harus dilakukan?

Sisanya bergantung pada sektor swasta, dari mulai korporasi besar dalam dan luar negeri hingga pengusaha mikro seperti pedagang warung nasi dan sektor informal seperti tukang ojek becak dan lain sebagainya.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar sektor tersebut dapat berkembang?

Sebelum menuju kesana, saya akan membahas terlebih dahulu “permusuhan” terhadap sektor swasta yang sangat melekat di benak masyarakat akar rumput Indonesia. Sektor privat seringkali “dimusuhi” oleh masyarakat Indonesia khususnya terhadap para pengusaha besar yang dianggap meraup keuntungan terlalu banyak.

Permusuhan ini tentu melekat erat dengan berbagai dinamika yang terjadi selama puluhan tahun di era orde baru. Di masa itu tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara untuk mendirikan sebuah bisnis, tanpa koneksi dan kolusi bisa dibilang sangatlah sulit bagi sebuah bisnis untuk berkembang, ditambah seringkali pemilik bisnis ditekan oleh penguasa saat itu hanya karena pandangan politik yang berbeda.

Di sisi lain, banyak pebisnis yang diberikan porsi ekonomi yang begitu besar bahkan kepentingannya bisa diletakkan diatas kepentingan rakyat banyak asalkan memiliki koneksi dengan kekuasaan waktu itu seperti distribusi lahan, perizinan, dan pengelolaan sumber daya alam. tentu saja situasi seperti ini mengobarkan api yang tidak pernah disadari yang terpendam di benak masyarakat dibawah rezim orde baru.

Karena tidak terbiasa dengan pasar bebas yang bersih, alam bawah sadar masyarakat masih menyimpan persepsi bahwa orang kaya menjadi kaya “dengan memiskinkan”.

Warisan orde baru tesebut memang masih ada sekarang dan terasa semakin menyebar dan masif, tetapi ke masif an itu merupakan sebuah ilusi yang disebabkan semakin terbukanya ruang informasi dan tegaknya hukum secara perlahan tapi pasti yang dalam urusan pemberantasan KKN digawangi oleh KPK.

Melanjutkan pembahasan diatas, kekuasaan absolut ala orde baru telah menimbulkan salah satu sistem ekonomi paling bobrok di dunia yaitu kroni kapitalisme. Kekuasaan dan campur tangan negara yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi, cepat atau lambat akan menimbulkan “perselingkuhan” antara keduanya.

Sehingga pada akhirnya peran negara dalam mengurangi pengangguran adalah dengan mempermudah iklim usaha agar para pengusaha dan calon pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan cara semudah-mudahnya dan hambatan sesedikit mungkin.

Negara harus menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Tidak mungkin ada orang yang bisa mempertahankan dan memulai bisnis di sebuah negara dengan hukum yang tidak berjalan dan dalam kondisi kekacauan sosial, bahkan yang ada, seluruh perusahaan yang masih bisa pindah, akan memindahkan kegiatan bisnisnya ke luar negeri.

Keamanan ini sampai lingkup terkecilnya adalah memastikan tidak adanya preman-preman dan “ormas pereman” yang memeras para pengusaha baik yang kecil, menengah maupun besar dan menebarkan keresahan dan pengrusakan terhadap kegiatan bisnis mereka.

Negara harus memastikan ketersediaan energi.

Ini akan menyambung juga dengan poin ketiga, sebuah perusahaan akan sulit menjalankan kegiatan perekonomian apabila tidak terdapat ketersediaan energi di suatu wilayah, yang paling utama adalah BBM dan listrik. Kurangnya ketersediaan energi inilah yang menyebabkan hampir semua perusahaan berkumpul di kota-kota besar, jangankan internet, banyak daerah di Indonesia yang kesulitan listrik dan mahal BBMnya (sebelum kebijakan BBM satu harga). Tanpa tersedianya “senjata” yang sepadan, masyarakat desa dan kota kecil hanya menjadi konsumen dari produk yang diproduksi di berbagai kota besar yang tercukupi kebutuhan energi nya. Listrik dihasilkan olah berbagai pembangkit listrik, bendungan dan lainnya, pembangunan ini harus kita dukung.

Negara harus meningkatkan aksesibilitas daerah

Bagaimana mungkin bisa menjual produk yang diproduksi di tempat yang untuk menuju kota terdekat harus menerabas hutan dan jalan berlumpur selama 3 hari? tentunya biaya logistik akan SANGAT membengkak sehingga harga produk tersebut menjadi tidak bisa bersaing dengan produk sejenis yang dibuat di tempat yang aksesnya mudah. Tanpa pembangunan infrastruktur yang membuka akses ke suatu daerah, peningkatan daya saing masyarakat dan bisnis hanya akan menjadi mimpi belaka. Bahkan masyarakat mungkin akan sangat berat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang sangat sulit ditemukan dengan sulitnya akses masuk ke daerah mereka.

Dalam bisnis, aksesibilitas sangatlah menentukan sehingga bagi orang California akan lebih murah membeli (contohnya) kartu micro sd yang di produksi Shenzhen daripada yang diproduksi di pabrik yang terletak 100 meter dari rumahnya. Tanpa baiknya akses baik berupa jalanan, kereta api dan pelabuhan di kota Shenzhen dan California, hal tersebut pasti mustahil akan terjadi. Contoh di dalam negeri adalah, ongkos logistik mengirimkan suatu barang yang sama ke Papua dari Jakarta akan lebih mahal ketimbang mengirimkan barang tersebut ke Benua Eropa. Jadi, mimpi besar jika kita ingin mengurangi jumlah pengangguran dan menyuburkan bisnis jika pembangunan infrastruktur terbengkalai.

Negara harus memangkas regulasi, birokrasi dan perizinan. 

Untuk poin ini saya memiliki cerita menarik. Suatu produk yang sama, di Singapore bisa dijual tanpa izin dan cukup melapor dengan obrolan 5 menit tanpa tes apapun sedangkan di Indonesia pengurusan izinnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, melewati berbagai lembaga dan membutuhkan persiapan hingga belasan juta sampai produk tersebut akhirnya bisa dijual. Birokrasi dan perizinan yang luar biasa rumit seperti ini tentunya akan menyebabkan orang sulit untuk memulai bisnis dan artinya sulit untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekali lagi, mimpi di siang bolong jika kita ingin mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah orang miskin jika membangun bisnis di negara ini begitu sulit. Dari contoh diatas saja seharusnya kita sudah tidak perlu banyak bertanya kenapa Singapura bisa maju sedangkan kita “belum”.

Semoga kita semua jadi #TambahNgerti

Advertisements